Leila Mona Ganiem: April 2014

Tuesday, April 15, 2014

Inspirational Thought : TIME

About Time...

Once the time is consumed, it is vanish!

(HA)

You can't repeat the same history

(HA)

Kartini Simbol Keberdayan Perempuan

Oleh: Leila Mona Ganiem

Republika, 23 April 2010

Kebaya, sanggul, selop, baju daerah, identik dengan peringatan hari Kartini.
Layakkah sebuah inspirasi besar perjuangan perempuan dimaknai sekedar kosmetik?

Kartini bukan hanya ibu, guru, dan isteri.
Dia adalah simbol keberdayaan perempuan yang berjuang dengan cerdas melalui pendekatan keperempuanannya.
Untuk itu, hari Kartini akan lebih bermakna jika dipahami lebih luas.

Dimasa remajanya, pergaulan dengan kaum terpelajar.
Bacaan yang bertema kemajuan perempuan, membuka kesadaran Kartini.
Buku yang mengupas tentang perempuan Eropa menampakkan perbedaan dramatis jika disandingkan dengan keadaan perempuan Jawa ketika itu.

Semua itu tidak dapat dilepaskan dengan konteks kolonial yang memiliki kepentingan pelestarian feodalisme dengan membagi manusia berdasarkan kelas.

Ketidakadilan yang ‘terang’, menciptakan gegar budaya di benak Kartini.
Didukung oleh korespondensi intens dengan orang Belanda,
Kartini seolah mendapat ruang untuk menyampaikan uneg-unegnya.

Dalam beberapa suratnya, Kartini menyatakan
bahwa perempuan perlu menerima pendidikan setara dengan laki-laki.
Kemewahan menjadi terdidik tidak layak dimiliki kaum pria saja,
terutama karena ibu adalah sekolah bagi anak-anaknya.

“Kami disini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan anak-anak wanita,
bukan sekali-kali karena kami menginginkan anak-anak wanita itu
menjadi saingan laki-laki dalam hidupnya.
Tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita,
agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya
yang diserahkan alam (sunatullah) sendiri ke dalam tangannya: menjadi ibu,
pendidik manusia yang pertama-tama”
(Surat Kartini pada Prof. Anton dan nyonya, 4 Oktober 1901)

Kartini adalah sastrawan.
Kekayaan bacaan, membuat tulisannya kritis, mengalir lincah dengan bernas.
Goresan pena Kartini tercermin pada karya yang dibukukan oleh orang Belanda.
Judulnya ‘Door Duisternis tot Licht, Gedachten van RA Kartini’.
Buku itu selanjutnya diterjemahkan oleh Armijn Pane dengan judul “Habis Gelap Terbitlah Terang”

Permasalahan yang diungkap Kartini lebih dari seratus tahun lalu,
seperti terbatasnya pendidikan bagi perempuan, perkawinan dibawah umur, KDRT, kawin paksa,
hingga kisah hidupnya sebagai isteri ketiga dan meninggal pasca melahirkan,
adalah urusan keperempuanan yang masih aktual hingga kini.

Kartini memilih bersuara.
Tidak seperti kebanyakan perempuan saat itu yang diam dan menurut,
karena memandang diri sebagai minoritas dalam konstestasi peran gender,
meski notabene secara statistik jumlahnya kurang lebih setara dengan laki-laki.

Seseorang memilih diam karena khawatir diasingkan

ketika pandangannya berbeda dengan mayoritas..

Kecemasan akan diasingkan membuat orang menerima pendapat yang beredar,
yaitu perspektif pria dengan segala hegemoni dan paket fasilitasnya.
Hingga kini, masih kita temukan, perempuan, terutama yang berpendidikan rendah,
tidak berani mengekspresikan pendapatnya secara terbuka.

Perempuan, adalah contoh sempurna feodalisme yang dilestarikan.
Sepakat dengan Kartini, pendidikan adalah sarana paling cerdas sebagai pengungkit yang elegan.

Tak dapat disangkal, perjuangan perempuan adalah cerita panjang tarik ulur belenggu jender.
Apa jadinya jika inspirasi Kartini itu tidak pernah ada.
Kemungkinan butuh waktu lebih lama untuk menjadikan perempuan Indonesia semaju sekarang ini.

Sebagai contoh, pemilu Amerika baru melibatkan perempuan
pada tahun 1920 setelah 70 tahun perjuangan emansipasi.

Pemilu pertama Indonesia tahun 1955, telah mengikutsertakan perempuan.
Ini adalah salah satu refleksi buah manis perjuangan Kartini dan tokoh perempuan lainnya.

Pertanyaan selanjutnya adalah

‘Mengapa Kartini lebih dikenal daripada tokoh perempuan lain

seperti Dewi Sartika, Rasuna Said, Cut Nyak Dien?’

“Kartini dikenal karena kekuatan pena,”
demikian menurut Sulistyowati Arianto, guru besar Antropologi UI.
Melalui kecerdasan menulis seorang lulusan SD,
secara kritis Kartini mengeksplorasi keadaan lingkungannya.

Kartini menyadarkan perempuan Indonesia untuk meraih kebebasan,
bercita-cita, dan memiliki hak kesetaraan.
Dengan penanya,
Kartini membangunkan keterlenaan perempuan yang tertindas oleh budaya maskulin.

Kartini juga sosok perempuan global yang sadar akan kelokalannya.
Tulisan Kartini pada Nyonya Abendanon, 10 Juni 1902, menyatakan,

“Kami sekali-kali tidak hendak menjadikan murid-murid

menjadi orang setengah Eropa atau orang Jawa yang kebarat-baratan”.

Seseorang dengan pola pikir universal tanpa kehilangan identitas kulturalnya
sebagai orang Jawa dan seorang Muslim.

Meski banyak kritik terhadap Kartini, namun saya memilih melihat Kartini
sebagai simbol keberdayaan perempuan yang menginspirasi.

Lebih dari itu, Pramoedya Ananta Toer dalam buku "Panggil Aku Kartini Saja",
menyebut Kartini sebagai simbol perjuangan bangsa Indonesia
untuk sejajar dengan bangsa Barat, bangsa penjajah.

Meski protesnya dia ungkap dalam bahasa penjajah, bahasa Belanda.

Sebagai penutup, dari Kartini, kita belajar:

1
       Pentingnya pendidikan pada perempuan
    Pentingnya menempatkan kesetaraan peran dan kebebasan memilih pada perempuan dalam berbagai bidang
    Pentingnya membaca (Iqra). Tampaknya benar ungkapan Margareth Fuller, “today a reader, tomorrow a leader”.
      Pentingnya menulis, karena tulisan dapat melipatgandakan kekuatan.

Saturday, April 12, 2014

ETIKA POLITIK DI INDONESIA

Oleh: Dr. Leila Mona Ganiem

Kepentingan,

Adalah kata kunci yang kerap hadir, berdampingan dengan kata ’politik’.

Kawan, atau lawan, tampil seiring dengan adanya kepentingan.

Cinta akan materi dan kemasyhuran, berpotensi menghantarkan politisi

pada tindakan menghalalkan segala cara.

Kita mungkin geli menyaksikan seorang politisi yang berjuang sungguh-sungguh disuatu partai,

tiba-tiba pindah, dan sungguh-sungguh berjuang lagi dipartai yang dulu kerap jadi oposisinya.

Ada logika yang dijungkirbalikkan.

Upaya pelanggaran etika politik dilakukan dengan banyak cara. Diantaranya:

Menekan oposisi
Penjelasan yang direkayasa menjelang ’klimaks’ dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan isu;
Pengalihan perhatian
Pengungkapan minimum atas isu, yang mengurangi daya kritis publik
Pengulangan berkelanjutan akan suatu isu dengan tujuan mendesakkan ide individu atau kolektif
Serangan fajar sebelum pemilihan, menggunakan sembako atau sejumlah rupiah, pada publik yang kurang mampu
Negosiasi nominal atas suatu posisi atau pembuatan keputusan.

Semua itu adalah sebagian contoh pelanggaran etika politik

Sayangnya, masih banyak contoh lain.

Kita tahu,

perubahan kondisi atau konstelasi politik dewasa ini sulit diperhitungkan secara matematis.

Ambisi politisi dalam menjalankan kekuasaan politik, memungkinkan adanya pergeseran kepentingan.

Lobi-lobi politik terselubung juga kian marak.

Hal ini diperparah dengan adanya kepentingan tertentu yang dimiliki suatu kekuatan kolektif.

Dan, mereka juga berwenang menciptakan kebijakan politik.

Negara adalah rimba intrik politik.

Stabilitas politik negara juga dipengaruhi oleh gaya politisi

dalam mempertahankan kekuasaan mereka.

Disitulah imperatifnya etika politik di negeri kita ini.

Jadi, meski banyak yang meragukan keberhasilannya, dan dibilang, ’bagai berteriak dipadang gurun’, saya percaya, etika politik perlu digaung-gaungkan terus menerus.

Dan kita perlu bersama-sama dan berbanyak-banyak,

melakukan sesuatu untuk terciptanya politik yang beretika.

Upaya untuk mengingatkan, beragam.

Diantaranya, memberdayakan masyarakat melalui

civil society, melaksanakan demokrasi, kemauan untuk bernalar

dan berpihak pada kebenaran dan kebijaksanaan.

Saya terpikat atas pemikiran Haryatmoko.

Menurutnya, etika politik perlu, karena:

Pertama,

bagaimanapun tidak santunnya suatu politik, tiap keputusan untuk bertindak, perlu legitimasi.

Pengesahan itu akan dibahas bersama dan harus mengacu pada norma-norma moral, nilai-nilai hukum atau peraturan perundangan.

Di sini letak celah di mana etika politik bisa berbicara dengan otoritas.

Kedua,

etika politik berbicara dari sisi korban.

Politik yang kasar dan tidak adil akan mengakibatkan jatuhnya korban.

Korban akan membangkitkan simpati dan reaksi indignation (terusik dan protes terhadap ketidakadilan). Keberpihakan pada korban tidak akan mentolerir politik yang kasar.

Jeritan korban adalah berita duka bagi etika politik.

Ketiga,

pertarungan kekuasaan dan konflik kepentingan yang berlarut-larut akan membangkitkan kesadaran, Perlunya penyelesaian yang mendesak dan adil.

Penyelesaian semacam ini tidak akan terwujud bila tidak mengacu ke etika politik.

Seringnya pernyataan "perubahan harus konstitusional", menunjukkan

etika politik tidak bisa diabaikan begitu saja.

Kajian Teoritis tentang Etika Politik

Jika pembuat kebijakan dibiarkan menghalalkan segala cara, kehidupan rakyat tidak lagi damai.

Paul Ricoeur (1990) mengatakan etika politik itu perlu.

Mengapa?

Karena ada tuntutan

1) untuk hidup bersama dan untuk orang lain.

2) memperluas lingkup kebebasan,

3) membangun institusi-institusi yang adil.

Setiap orang mendamba kehidupan yang baik.

Eksis secara wajar.

Dan meraih sesuatu yang diidamkan.

Untuk mencapainya, ada suatu mata rantai yang berkesinambungan.

Hidup bersama dalam kerangka institusi yang adil,

dapat terwujud bila kita bersedia menerima pluralitas.

Institusi-institusi yang adil mewadahi warga negara untuk hidup bersama tanpa saling merugikan.

Kebebasan yang dimiliki warga negara seperti kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan sebagainya, memberi ruang bagi warga negara berinisiatif

dan kritis pada institusi yang tidak adil.

Etika politik,

menurut Ricoeur, tidak hanya menyangkut perilaku individual,

tapi juga terkait tindakan kolektif.

Ketika suatu keputusan butuh persetujuan dari sebanyak mungkin warganegara,

legitimasi kolektif publik dapat dimanfaatkan dalam menerapkan politik yang beretika.

Biasanya untuk memperoleh persetujuan, politisi perlu memiliki kemampuan meyakinkan.

Agar warga negara tidak mudah terpengaruh oleh terpaan isu yang diangkat politisi,

warga negara perlu kritis.

Thomas Hobbes (1588-1679) menambahkan

perlunya suatu sistem hukum yang efektif di tangan penguasa,

mutlak untuk menegakkan ketertiban sosial.

Rasa takut melakukan pelanggaran, perlu dilestarikan.

Ancaman hukuman mati dikenakan kepada mereka yang melanggar undang-undang.

Pemikiran pentingnya etika politik juga dikemukakan oleh Karl Wallace (1955).

Menurutnya ada empat nilai yang mendasar bagi sistem politik, yaitu

(1) penghormatan atau keyakinan akan wibawa dan harga diri individu,

(2) keterbukaan atau keyakinan pada pemerataan kesempatan,

(3) kebebasan yang disertai tanggung jawab dalam pelaksanaan kebebasan,

(4) keyakinan pada kemampuan setiap orang dalam memahami hakekat demokrasi.

Pemikiran dari beberapa ilmuwan tadi, menarik untuk menjadi dasar pentingnya etika politik di Indonesia ini.

Penerapan Etika Politik di Indonesia

Ada dasar yang fundamental dalam memfungsikan sistem politik yang memadai.

Beberapa saran penerapan etika politik di Indonesia, adalah sebagai berikut.

Pertama,

membuat masyarakat menjadi kritis.

Franklyn Haiman (1958) mensyaratkan adanya peningkatan kapasitas rasional manusia.

Upaya persuasi seperti kampanye politik, komunikasi pemerintah,

periklanan, dan lain-lain, adalah suatu teknik untuk memengaruhi penerima

dengan menghilangkan proses berfikir sadarnya

dan menanamkan sugesti atau penekanan pada kesadaran,

agar menghasilkan perilaku otomatis yang tidak reflektif.

Seruan motivasional dan emosional juga kerap digunakan dalam mempengaruhi rasional massa.

Pemilihan kata, kerap tidak mempertimbangkan rasa keadilan.

Habermas (1967) mengatakan bahwa bahasa juga merupakan sarana dominasi dan kekuasaan.

Monopoli pada pilihan kata, terutama karena akses ruang publik lebih terbuka pada politisi,

menimbulkan peluang penyimpangan kepentingan.

Upaya penggerakan logika instant ini tidak etis.

Intinya, seorang politisi yang berusaha diterima pandangannya secara tidak kritis,

dia juga dapat dipandang sebagai pelanggar etika politik yang ideal.

Jadi manusia harus diajar berfikir, menganalisa dan mengevaluasi informasi dengan rasio dan mampu mengontrol emosinya.

Dengan demikian dapat menghasilkan suatu pemikiran terbaik dengan analisa kritis.

Kedua,

mengembangkan kebiasaan meneliti.

Semua pihak: masyarakat (melalui LSM), media massa, perguruan tinggi, politisi atau penguasa,

sebaiknya mengembangkan kebiasaan meneliti.

Peningkatan rasionalitas pada masyarakat selayaknya dibarengi

dengan kemauan politisi dalam bersikap adil ketika memilih

dan menampilkan fakta dan data secara terbuka.

Pengetahuan tentang realitas sebaiknya mencerminkan kenyataan real yang dibutuhkan.

Informasi yang ditampilkan adalah informasi yang paling relevan

dan selengkap mungkin memfasilitasi kemampuan rasional publik.

Dan data yang dibutuhkan masyarakat, tidak boleh diselewengkan atau disembunyikan.

Ketika banyak pihak terbiasa meneliti dan terekspos oleh data,

penyelewengan data akan berkurang.

Keterbukaan akses informasi ini, memfasilitasi masyarakat, mengamati politisi dalam membuat keputusan yang akurat.

Bagi politisi sendiri,

ada baiknya mempertimbangkan peringatan Wallace untuk menanyakan hal ini pada diri sendiri,

”Apakah saya memberi kesempatan khalayak saya untuk membuat pernilaian dengan adil,

tanpa menutup-nutupi data?”

Ketiga,

kepentingan umum daripada pribadi atau golongan.

Politisi hendaknya mengembangkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan.

Motif pribadi atau golongan,

atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kolektif oleh publik,

sungguh suatu tindakan tercela.

Pertanyaan yang dapat diangkat adalah:

”Apakah saya melupakan amanah yang telah diberikan oleh khalayak pada saya?”

Ajakan suci ini memang membutuhkan gerakan hati dari politisi.

Dan hati adalah ranah personal dari seorang individu.

Namun, masyarakat memiliki hak sebagai eksekutor.

Ada atau tidak adanya politisi tersebut duduk di singasana politik.

Meski butuh waktu lima tahunan.

Keempat,

menghormati perbedaan.

Etika politik juga dapat dilaksanakan dengan menghormati perbedaan pendapat dan argumen.

Meski diperlukan adanya kerjasama dan kompromi,

nilai dasar hati nurani, perlu menjadi batasan pembuatan kebijakan.

Menurut Wallace,

”Kita tidak perlu mengorbankan prinsip demi kompromi.

Kita harus lebih suka menghadapi konflik daripada menerima penentraman”

Ini penting.

Karena secara budaya, Indonesia adalah negara kolektifis yang kerap mementingkan harmonisasi.

Bagi masyarakat,

keaktifan dalam berekspresi dan mengungkapkan pendapat

sebaiknya disambut dengan lebih aktif memanfaatkan ruang publik yang tersedia.

Bagi politisi, ada baiknya memperhatikan pertanyaan Wallace ini:

”Bisakah saya dengan bebas mengakui kekuatan dan bukti

serta argumen yang bertentangan dan masih mengajukan sebuah pendapat

yang menampilkan keyakinan saya?”

Kelima,

penerapan hukum.

Penerapan etika politik sebaiknya didasari hukum.

Masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok yang mungkin sekali mempunyai kepentingan berlawanan.

Politisi, dibantu oleh pengawasan masyarakat,

sebaiknya mampu memfasilitasi dan mengatur kepentingan-kepentingan kelompok

dengan membangun institusi-institusi yang adil.

Pengeksklusifan pada suatu kelompok dapat membuahkan keberuntungan

bagi yang satu dan kemalangan bagi yang lain.

Pengelolaan hukum dengan prosedur yang baik,

dapat mengontrol dan menghindarkan semaksimal mungkin penyalahgunaan.

Keadilan tidak diserahkan kepada politisi,

tapi dipercayakan kepada prosedur yang memungkinkan pembentukan sistem hukum

yang menjamin pelaksanaan keadilan.

Jadi ketika politisi melakukan pelanggaran, prosedur hukum secara otomatis dan transparan,

dapat diberlakukan pada politisi, tanpa adanya rekayasa.

Keenam,

mengurangi privasi.

Salah satu upaya pelaksanaan etika politik,

menurut Dennis F Thompson (1987), adalah dengan mengurangi privasi pejabat negara.

Menurutnya, para pejabat sesungguhnya bukan warga negara biasa.

Mereka memiliki kekuasaan atas warga negara,

dan bagaimanapun, mereka merupakan representasi dari warga negara.

Perbedaan-perbedaan signifikan antara pejabat negara dan warga negara

membuat berkurangnya wilayah kehidupan pribadi (privacy) para pejabat negara.

Karenanya, privacy pejabat negara tidak harus dijaga,

bila perlu dikorbankan untuk menjaga keutuhan demokrasi dan menjaga kepercayaan warga negara.

Kebijakan-kebijakan politik yang diambil, sebesar dan atau seluas apa pun, sedikit banyak, berpengaruh bagi kehidupan warga negara.

Jadi layaklah bila masyarakat tahu secara detail, mengenai kehidupan pejabat-pejabat negara.

Pengetahuan tersebut merupakan bagian dari garansi dan kontrol publik

yang membuat warga negara menaruh kepercayaan pada pejabat negara yang telah dipilihnya.

Warga negara harus punya keyakinan bahwa pejabat negara yang dipilihnya

benar-benar memiliki fisik yang sehat dan pribadi yang jujur.

Meski orang mungkin berubah,

namun perlu ada jaminan awal bahwa politisi tersebut berpotensi

untuk tidak mempergunakan kekuasaan dan kewenangan

untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompoknya.

Ketujuh,

beriman.

Penerapan etika politik dapat berjalan dengan mulus,

bila semua pihak menyandarkan keyakinan pada agama.

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, hendaklah menjadi jiwa dalam kehidupan tiap individu.

Etika dan moral politisi akan rusak ketika tidak dihubungkannya agama dengan politik.

Padahal, keduanya adalah satu kesatuan integral bagai jiwa dan raga.

Iman, adalah percaya pada Tuhan.

Bila politisi mempercayakan diri pada Tuhan sebagai pemilik dirinya,

tempat kembalinya, pengatur manusia, pemberi amanah,

penguasa keputusan hidup dan tempat berawal dan berakhirnya segala sesuatu,

diharapkan politisi memiliki arahan yang terbenar.

Kedelapan,

terbukanya ruang publik.

Perlu diperbanyak ruang publik yang memberi kesempatan politisi dan masyarakat

saling berkomunikasi.

Wadah seperti the Fatwa Center (tFC) ini,

adalah salah satu upaya real menyediakan akses bagi interaksi tadi.

Terbukanya kesempatan berbagi antartokoh, politisi, media, akademisi, birokrat,

mahasiswa dan masyarakat lainnya memberi penyegaran-penyegaran edukatif pada semua pihak.

Selain itu mengurangi prasangka atau peluang terjadinya pelanggaran etika politik.

Wadah seperti The Fatwa Center juga diharapkan:

1) dapat memberi ruang terbuka pada peningkatan rasional dan daya kritis publik.

2) mempersiapkan calon politisi untuk menjadi politisi beretika,

3) mengingatkan politisi untuk beretika.

Semua pihak akan diuntungkan.

Politisi yang beretika, diuntungkan dengan adanya masyarakat yang terdidik.

Masyarakat juga diuntungkan, dengan politisi yang beretika.

Pada masyarakat yang tidak terpelajar, maka politisi yang tidak beretika masih tetap ada.

Ongkos sosial juga tinggi,

diantaranya: banyaknya intrik,

masyarakat dikorbankan, kemajuan Indonesia juga tidak signifikan.

Mari kita, dalam proporsi masing-masing,

berbuat sesuatu untuk memfasilitasi kesejahteraan masyarakat Indonesia sebesar-besarnya.

Amien.

(Tulisan untuk Media The Fatwa Center, 2008)

Sapaan Bodoh?

Oleh: Leila Mona Ganiem

Ketika berpapasan dengan tetangga atau orang yang dikenal,
prosedur standar bagi orang Indonesia, khususnya Jawa, adalah
saling melempar senyum, menganggukkan kepala dan menyapa dengan sapaan khas, yaitu
"Mau ke mana?".

Umumnya tidak butuh jawaban.
Itu hanyalah suatu keramahan atau bahkan untuk mengakui eksistensinya bahwa ia adalah manusia.

Pernyataan lain seperti “nggak mampir dulu“, atau “mari makan”,
sesungguhnya juga tidak serius, sekedar basa-basi.

Ungkapan basa-basi ini adalah bagian percakapan penting di budaya Indonesia.
Ditujukan untuk menjalin hubungan sosial.
Ada rasa peduli, ramah dan perhatian pada orang lain.
Meski tidak ada fungsi khusus dalam proses komunikasi.

Sekali lagi, ungkapan itu sebenarnya tidak diharapkan untuk dipenuhi.
Ungkapan ’mau kemana’ sebenarnya ditujukan sebagai tanda bahwa “saya tetangga anda”
atau “saya kenal anda”.
Selain itu sebagai strategi mencairkan suasana (breaking the ice),
sehingga selanjutnya hubungan menjadi lebih santai dan tidak tegang.

Bagi orang Eropa atau Amerika, ungkapan “Where are you going?”
dianggap telah mencampuri urusan orang lain.
Dalam hati mereka akan bilang “Saya mau pergi kemana saja bukan urusan anda”
atau “It’s none of your business”.

Tari Wilson, teman saya, bercerita sambil sedikit sewot.
Dia orang Indonesia, menikah dengan orang Inggris, dan pernah tinggal di London tiga tahun.
Sekarang mereka tinggal di Jakarta.

Tari sangat terganggu dengan sapaan satpam dikantornya, setiap pagi dengan ucapan "Kerja, Bu?". Pulangnya, satpam lain mengatakan, “Pulang, Bu?” atau “Jalan, Bu?”.

Ternyata bukan cuma satpam itu, melainkan karyawan-karyawan lain di kantornya.
Bagi dia itu adat istiadat ’bodoh’.
Teman lain, expatriate, yang ikut dalam diskusi itu, mengangguk geli dengan cerita Tari tadi.
Dia bilang, pengalaman yang sama juga kerap dia alami.

Anto, yang baru pulang dari sekolah di Amerika berkomentar,
”Orang Indonesia tuh suka mau tau aja urusan orang lain, mereka tuh harus tau MYOB (mind your own bussiness), ngak usah ngurusin orang lain.
Coba lihat, masa sapaan keorang lain ‘Mau kemana?’ atau ‘Dari mana?’ coba deh.
Come on, masa menyapanya ‘where are you going?’ or ‘where have you been?’
Kenapa sih menyapanya ngak ‘Hai, hari ini cerah sekali yah?’”

Mungkin Anto juga lupa bahwa di Indonesia itu musim tidak sepenting dinegara empat musim.
Bagaimana rasanya punya musim yang berudara cerah hanya tiga bulan dalam setahun.

Kemungkinan, rasa syukur akan udara cerah cukup penting dari pada di Indonesia yang berada di garis khatulistiwa dengan dua musim.

Andai orang asing dan teman-teman saya orang Indonesia itu tahu
bahwa pertanyaan itu sekadar berbasa-basi untuk menunjukan keramahan orang Indonesia, (sebagaimana kalimat "How are you?" dalam bahasa Inggris ) mereka tentu tidak perlu jengkel.

Satu lagi sapaan yang juga seru adalah sapaan khas orang Cina. Biasanya pada orang dewasa, jika berpapasan, apa pun kondisinya, mereka menyapa dengan sapaan “Sudah makan?”

Reaksi sangat berbeda dari reaksi lain diatas, datang dari seorang teman, bernama Soni.
Dia bercerita bahwa dia kaget karena disapa dengan ramah,

”Mau kemana, Pak?”.

Sapaan itu terjadi disebuah pom bensin di Jakarta.
Dengan antusias, Soni mengatakan, bahwa sapaan dipagi itu menyejukkan hatinya ditengah keegoisan dan keindividualisan orang Jakarta.
”Semoga makin banyak sapaan bersahabat seperti itu,” katanya.

Saya mendengar dengan sedikit menganalisa.
Mungkin karena banyak versi budaya yang saya cerna.
Memang, ketika mendengar tetangga atau teman, orang Indonesia, berkata, ”Mau kemana?” saya segera menarik pesan ’orang ini ramah dan sopan’.
Tapi jika saya ditanya oleh pramuniaga atau petugas pom bensin seperti yang dihadapi Soni,
reaksi saya akan seperti ini ’kenapa tanya-tanya, urusan saya dong’.

Soni memang memiliki toleransi tinggi pada versi ’Mau kemana, Pak?’. Bahkan sebuah kerinduan yang sangat tinggi agar sapaan itu bertebaran dimana-mana.

Jadi, gaya sapaan bervariasi didunia ini.
Untuk bijaknya, sebaiknya kita tahu yang mana yang tepat untuk situasi yang berbeda.
Kita mungkin sekarang terbiasa mendengar ungkapan ’selamat pagi’ atau ’selamat malam’.
Sesungguhnya itu adalah adaptasi budaya asing yang disosialisasikan mulai dari kantor-kantor,
sinetron atau pidato.

Sementara bagi orang Indonesia, sapaan ‘mau kemana?’ atau ’lagi ngapain?’
lebih dekat dalam menjalin kekerabatan hubungan.

Pergeseran itu terasa.

Itulah artinya bahwa yang tetap didunia ini adalah perubahan.
Namun, barangkali kita masih bisa mendapatkan banyak orang diperumahan-perumahan merasa sangat kaku, aneh, atau agak kelu, jika perlu saling menyapa tetangga mereka
dengan ungkapan, ’selamat pagi’.